Pengertian Lembaga
Politik
Apa
itu lembaga politik? Pengertian Lembaga Politik secara umum adalah suatu badan
khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan
masyarakat pada umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam
kehidupan bermasyarakat.
Definisi
lain dari lembaga politik adalah pembentukan peraturan sosial untuk mengatur
sekelompok orang yang memiliki kuasa (pemerintah) dengan sekelompok orang yang
dikuasai (rakyat).
Lembaga
politik diwujudkan melalui berbagai kegiatan sekelompok masyarakat dalam
wilayah suatu negara yang terkait dengan proses-proses perencanaan, penentuan
dan pelaksanaan di kehidupan bernegara.
Di
Indonesia, lembaga politik sesuai dengan peraturan UUD 1945 menangani
permasalahan administrasi dan tata tertib secara umum untuk kepentingan
mencapai ketentraman dan keamanan masyarakat.
Fungsi Lembaga
Politik di Indonesia
Setelah
memahami apa itu lembaga politik, tentunya kita juga harus tahu apa fungsi
lembaga ini. Mengacu pada pengertian lembaga politik diatas, maka berikut ini
beberapa fungsi lembaga politik di Indonesia:
1.
Bekerja
sama untuk merumuskan norma-norma kenegaraan yang diwujudkan dalam
undang-undang dan disahkan oleh pemerintah.
2.
Lembaga
politik berperan meningkatkan pelayanan kepada khalayak masyarakat seperti
pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.
3.
Mempertahankan
kedaulatan negara dari serangan fisik maupun ideologi serta mempersiapkan diri
jika sewaktu-waktu terjadi serangan dari luar yang membuat gejolak negara.
4.
Lembaga
politik berperan untuk menjaga stabilitas di suatu negara baik dalam bidang
ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan yang sewaktu-waktu dapat memicu
konflik.
5.
Memelihara
kehidupan politk negara agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Jenis dan Contoh Lembaga Politik di Indonesia
Seperti kita ketahui,
dalam lembaga politik ada pihak-pihak yang mengendalikan kekuasaan. Berikut ini
adalah beberapa jenis dan contoh lembaga politik yang ada di Indonesia:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Lembaga politik yang
merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia.
2. Presiden
Suatu jabatan seorang
pimpinan organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara.
3. Wakil Presiden
Suatu jabatan
pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden.
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Merupakan salah satu
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
lembaga perwakilan rakyat.
5. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Merupakan lembaga
tinggi negara Indonesia menurut UUD 45 sebelum di-amandemen yang berfungsi
sebagai pemberi masukan atau pertimbangan kepada presiden.
6. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
Merupakan lembaga
tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berwenang untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7. Mahkamah Agung (MA)
Merupakan lembaga
tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh
cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Dilihat dari
pengertian lembaga politik dan fungsinya tersebut, apakah lembaga politik dapat
dapat memberikan pengaruh terhadap bidang bisnis? Baik pada bisnis skala
menengah hingga yang sudah profesional sangat dipengaruhi oleh kredibiltas
lembaga politik diantaranya:
1. Kompetisi Antar Bisnis
Lembaga sosial dapat
memberikan pengaruh terhadap profesionalitas antar bisnis. Di Indonesia sendiri
sudah banyak bisnis yang berada di bawan naungan lembaga politik.
Perusahaan yang
berada di jaringan lembaga politik cenderung mudah untuk berkembang
dibandingkan bisnis independen, misalnya dalam hal perijinan. Tentu saja ini
merugikan pemilik bisnis yang tidak berada dibawah naungan lembaga politik.
2. Sewaktu-waktu Bisnis Bisa Dibubarkan
Jika Anda membangun
usaha atau bisnis yang tidak legal, tentu saja pihak lembaga politik berhak
untuk membubarkan bisnis Anda sewaktu-waktu. Termasuk juga ketika perusahaan Anda
tidak taat pajak.
3. Gejolak Politik Mempengaruhi Perekonomian Negara
Situasi politik yang tidak stabil di suatu
negara akan memberikan dampak besar pada perekonomian sehingga akan berpengaruh
juga terhadap bisnis yang Anda jalankan.
Misalnya jika terjadi
gejolak politik di suatu negara yang dapat membuat harga bahan-bahan pokok naik
maka akan menyebabkan daya beli konsumen terhadap kebutuhan sekunder menurun.
Sehingga akan membuat keuntungan perusahaan menurun.
4. Pemboikotan Bisnis Lintas Negara
Gejolak politk tidak hanya terjadi di dalam
negeri saja, namun juga bisa terjadi lintas negara. Jika sebuah bisnis bergerak
di bidang internasional dan terjadi konflik politik suatu negara dengan negara
tujuan bisnis, maka bisa saja sewaktu-waktu perusahaan atau bisnis tersebut
diboikot untuk tidak melakukan transaksi
dengan negara yang bersangkutan.
Politik dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian
POLITIK adalah kegiatan
dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasan atau
pendapatan untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati. Dunia politik sangat
berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi atau bangsa atau daerah. Dalam
pengembangan ekonomi, sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan
pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi.
Hal ini patut
dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu kebijakan politik di suatu negara
atau wilayah akan dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan, bisnis
dan perekonomian negara atau wilayah tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan
erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara
atau wilayah.
Sebenarnya setiap
tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity
atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu
kegiatan ekonomi atau bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung,
maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham,
situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika
situasi politik yang tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian
dalam bisnis.
Dalam konteks ini,
kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang
menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh
batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF atau Bank Dunia, atau bahkan para
investor asing mempertimbangkan peristiwa politik suatu negara dan lebih
merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan
kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa
berkait erat dengan politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar